Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hitung Akhir Suara Pilkada Kabupaten Bogor, Polisi Jaga Ketat

image-gnews
Ilustrasi kpu
Ilustrasi kpu
Iklan

TEMPO.CO, Bogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menjadwalkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada 2018 mulai hari ini, Kamis, 5 Juli. Rekapitulasi atau penghitungan akhir dilakukan terhadap hasil pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor.

Dari pantauan Tempo, suasana sekitar Gedung Tegar Beriman, Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah steril dari aktivitas masyarakat sejak Kamis siang. Pengamanan ketat mulai di pintu gerbang gedung.

Baca:
Hasil Quick Count Unggulkan Hadits di Pilkada Kabupaten Bogor

Wakil Kepala Kepolisian Resor Bogor Komisaris Eko Prasetyo mengatakan jumlah petugas yang dikerahkan dalam pengamanan rapat pleno tersebut mencapai 1.150 personel gabungan. Mereka terdiri atas 650 personel Polres Bogor, Bantuan Kendali Operasi dari Brimob 2 satuan setingkat kompi (SSK), 2 pleton Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kodim 0621/Kabupaten Bogor 1 SSK.

Selain personel, Eko melanjutkan, kendaraan taktis juga disiagakan, antara lain dua unit kendaraan jenis water cannon dan satu unit Tambora. “Serta beberapa perlengkapan pengendalian massa sudah kami siapkan,” katanya.

Kepala Bagian Operasional Polres Bogor Komisaris Faisal Pasaribu mengatakan teknis pengamanan dibagi beberapa lapis. Untuk lapis dalam (ruang rapat) dijaga personel polisi wanita dan pengamanan tertutup. Sedangkan lapis luar terdiri atas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, dan instansi lain yang terkait.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga:
Staf Presiden Dibegal, KSP Bantah Dokumen Negara Melayang
Kota Tua Batal Jadi Warisan Dunia, DPRD Tuding Pemda Tak Serius

Faisal menambahkan, tidak semua anggota masyarakat bisa mendekat ke Gedung Tegar Beriman. Akses hanya diberikan kepada anggota Muspida, KPU, Panitia Pengawas, dan tamu undangan.

Untuk masuk ruang rapat pun, termasuk awak media, harus menggunakan kartu pengenal khusus yang dibuat KPU Kabupaten Bogor. “Mereka pun dilakukan body checking di pintu masuk,” ujar Faisal.

Pengamanan ekstra ketat juga dilakukan di kantor KPU Kabupaten Bogor, Panwaslu, dan beberapa kantor dewan pimpinan cabang partai politik se-Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, rapat pleno akan diselenggarakan selama dua hari pada 5-6 Juli 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

1 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra


Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

1 hari lalu

Benny Sinomba Siregar. Pemkomedan.go.id
Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

1 hari lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali kota Medan, Bobby Nasution ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Defara
Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

2 hari lalu

Bupati Garut Aceng H.M Fikri tiba di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, (25/2). Aceng Fikri menerima surat keputusan Presiden RI tentang pengesahan pemberhentian dirinya dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. TEMPO/Prima Mulia
Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

Eks Bupati Garut Aceng Fikri kembali ke kancah politik dengan maju melalui jalur independen, tapi KPU Garut menyatakan ia tak memenuhi syarat.